Cabut PP No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, serta moratorium permanen tambang pasir laut dan reklamasi pantai di Indonesia

SERUAN 28 EKSEKUTIF DAERAH WALHI SE-INDONESIA KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  Tak puas dengan menerbitkan UU No. 3 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta UU 26 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Read more…

Kemustahilan Kedaulatan Pangan dan Pengakuan Atas Wilayah Kelola Rakyat di Jawa Timur

Catatan Kritis Hari Tani Nasional WALHI Jawa Timur Pada gelaran hari tani nasional yang diperingati setiap tanggal 24 September, ada beberapa catatan yang dapat menjadi sebuah refleksi sekaligus kritik mengenai persoalan agraria di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Catatan ini berasal dari beberapa rangkaian advokasi yang dilakukan oleh WALHI Jawa Read more…

Datangi Kantor Gubernur Jawa Timur, Warga Kecamatan Gondang-Mojokerto Tuntut Pencabutan Izin Usaha Pertambangan di Daerahnya

Rabu, 5 Februari 2020, puluhan warga asal desa Jatidukuh, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto yang tergabung dalam Paguyuban Srikandi Penyelamat Lingkungan Mojopahit (PSPLM) mendatangi kantor Gubernur Jawa Timur di jalan Pahlawan Surabaya. Dengan membawa berbagai poster penolakan tambang, warga menuntut pencabutan Izin Usaha Pertambangan yang beroperasi di wilayah desa mereka. Sejak Read more…

Hentikan Tambang Emas Tumpang Pitu, Hentikan Ekspansi Tambang Merdeka Cooper Gold, PT. BSI dan DSI Ke Gunung Salakan.

ForBanyuwangi Sejak kamis (31/10) pagi warga desa Pesanggaran sudah mulai berkumpul di warung pertigaan jalan Mbah Marwah dusun Pancer, desa Sumberagung. Rencananya akan ada tim penelitian dari Universitas Trisakti dan tim geologi PT. Bumi Suksesindo (BSI), mereka akan menuju lokasi penelitian di sekitar area Gunung Salakan. Gunung Salakan sendiri keberadaannya Read more…