PERISTIWA banjir bandang yang melanda Kabupaten Probolinggo pada Sabtu (21/02/2026) hingga Minggu dini hari merupakan potret nyata kerentanan infrastruktur wilayah terhadap anomali cuaca. Hujan dengan intensitas tinggi selama lebih dari enam jam menjadi pemicu utama meluapnya beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS). Namun, eskalasi banjir dengan ketinggian air bervariasi antara 50 cm 1,5 meter di titik terparah tidak dapat dipandang sebagai fenomena alam murni.
Terdapat indikasi kuat bahwa ketidakmampuan sungai menampung debit air kiriman dari dataran tinggi diperburuk oleh malfungsi sistem drainase akibat penyumbatan dan sedimentasi. Tidak hanya soal kemampuan drainase dalam menampung jumlah air, akan tetapi juga perlu dilihat bahwa kenaikan volume air hujan juga dapat disebabkan oleh perubahan iklim yang ditandai hujan ekstrem dan berkurangnya kawasan hutan sebagai area resapan air. Bencana ini memberikan dampak multidimensi di tujuh kecamatan, meliputi Kraksaan, Krejengan, Gading, Besuk, Kotaanyar, Pakuniran, dan Paiton. Selain melumpuhkan mobilitas pada jalur utama Pantura, banjir ini terjadi pada momentum yang sangat krusial, yakni saat warga tengah menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Banyak keluarga terpaksa bersahur di tengah kepungan air, sementara ada yang lain memilih mengabaikan rasa lapar demi menyelamatkan harta benda yang tersisa.Â
Data lapangan menyingkap anomali persebaran banjir. Wilayah yang secara historis aman sejak tahun 1997, seperti pengakuan salah seorang warga Desa Sidopekso, Kecamatan Kraksaan kini turut terendam. Bahkan di Desa Sukodadi, salah seorang pemuda harus merasakan pengalaman pertama rumah mereka terendam air. Sebulan sebelumnya, banjir bandang menerjang beberapa wilayah, termasuk Kraksaan, Krejengan, dan Kotaanyar. Kini, bahala serupa bahkan merendam area yang sebelumnya dianggap aman.
Di titik itu, banjir bukan lagi masalah lokal di satu wilayah saja, melainkan juga ancaman di Kabupaten Probolinggo secara luas. Terlebih, dalam dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Jawa Timur menunjukkan Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu daerah dengan potensi banjir dan banjir bandang kelas TINGGI. Bahkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 – 2029 telah menyebutkan tujuh kecamatan yang terdampak banjir merupakan daerah rawan bencana, baik bencana longsor, bencana banjir dan bencanaabrasi pantai.
Peningkatan intensitas banjir di Kabupaten Probolinggo tidak dapat dilepaskan dari alih fungsi lahan yang masif di wilayah hulu, penyangga, dan hilir. Secara hidrologis, wilayah dataran tinggi yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan resapan air (catchment area) kini mengalami degradasi fungsi akibat konversi lahan menjadi kawasan pertanian monokultur, pemukiman, maupun aktivitas ekstraktif lainnya. Dalam diagram diatas terlihat bahwa bencana banjir dan tanah longsor sangat fluktuasi sejak tahun 2023, akan tetapi bencana cuaca ekstrem mengalami kenaikan secara konsisten dari tahun 2023. Tentu cuaca ekstrem merupakan salah satu bentuk dari adanya perubahan iklim yang disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah deforestasi kawasan hutan dimana data yang dihimpun Global Forest Watch menunjukkan dari tahun 2001 – 2024 Kabupaten Probolinggo kehilangan hutan alam seluas 210 hektar. Sedangkan, dari tahun 2002 – 2024 kehilangan 130 hektar hutan primer basah.
[Sumber: Global Forest Watch]
Kondisi hulu yang sudah porak-poranda itu kian terjepit oleh perubahan bentang alam di daerah penyangga. Alih fungsi lahan sawah yang masif, ditambah dengan pengalihan saluran irigasi demi pembangunan Jalan Tol Trans Jawa, semakin memperparah risiko bencana. Pembangunan jalan sepanjang 30 kilometer itu menggusur lahan seluas 292,58 hektar. Rinciannya ialah 208,11 hektar atau 71,13% merupakan lahan sawah dan ladang milik warga, sekitar 60 hektar atau 20,53% adalah lahan milik Perhutani, dan 24,4 hektar atau 8,34% bagian dari lahan pemukiman. Sawah yang mulanya berfungsi sebagai daerah resapan air justru berganti beton yang membuat air tergenang, misalnya, yang acap terjadi di terowongan jalan tol di Desa Sumberanyar dan Desa Jabung. Kawasan hulu sebagai daerah resapan air (catchment area) memiliki fungsi penting ketika dihadapkan pada situasi hujan ekstrem, dimana fungsi ekosistem hutan untuk bisa menyerap limpasan air hujan menjadi kunci agar tidak ada air hujan yang run off ke aliran sungai atau Daerah Aliran Sungai (DAS). Peristiwa banjir yang terjadi di Kabupaten Probolinggo tidak bisa hanya dilihat adanya faktor tunggal melainkan harus dilihat secara utuh. Bahwa terdapat beban lingkungan hidup yang semakin tinggi, diperburuk dengan daya dukung dan daya tampung suatu wilayah membuat akumulasi dampak bencana ekologis semakin besar.
Hal itu terlihat dari luapan lima DAS utama yang melintasi tujuh kecamatan terdampak, yang semuanya bermuara dari hulu di Pegunungan Argopuro. Di wilayah Kraksan, Krejengan, dan Besuk, warga bertumpu pada aliran DAS Kertosono dan DAS Rondoningo. Sementara itu, denyut nadi air di Kecamatan Kotaanyar ditentukan oleh DAS Kresek, di Paiton oleh DAS Paiton, dan di Pakuniran oleh DAS Pancarglagas. Keterkaitan geografis ini menegaskan bahwa apa yang terjadi di puncak Argopuro, termasuk alih fungsi lahannya, secara langsung menentukan nasib warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai tersebut.
Di samping itu, ada beberapa titik banjir seperti di Desa Sidopekso Kecamatan Kraksaan dan Desa Pondok Kelor Kecamatan Paiton yang mengalami banjir dari dua sisi, yakni dari wilayah hulu dan limpasan air laut atau (banjir rob). Abrasi dan sempadan pantai yang dikapling menjadi petak-petak tambak udang merupakan penyumbang intensitas banjir di kampung-kampung pesisir. Penyusutan drastis luasan mangrove di Kecamatan Kraksaan dan Kecamatan Paiton sejalan dengan temuan Semedi, Bambang, dkk. (2023), dimana tercatat penurunan luasan mangrove di Kraksaan dari 53,34 Ha pada tahun 2019 menjadi 18,09 Ha pada 2023, serta di Paiton dari 21,16 Ha menjadi 18,56 Ha pada periode yang sama.