Catatan kritis ini adalah catatan kedua yang dibuat oleh Aliansi Selamatkan Malang Raya terkait advokasi tata ruang di wilayah Malang Raya. Sebelumnya, Aliansi Selamatkan Malang Raya telah mempublikasikan catatan terkait pengelolaan ruang dan kerusakan ekologis di Kota Batu. Pertumbuhan pembangunan yang pesat di wilayah Malang Raya, yang seringkali juga berwujud serampangan dan abai terhadap landasan hukum, semakin memberikan dampak buruk bagi kelestarian lingkungan.
Tak jarang, bahkan pembangunan yang serampangan tersebut juga berkaitan erat dengan praktik korupsi yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Swasta. Hal ini, pada akhirnya, mendatangkan bencana yang cukup besar. Dan, tentu saja yang merasakan bencana tersebut bukan pengampu kebijakan, melainkan rakyat biasa. Dalam konteks Kota Malang, bencana itu mengambil wujud sebagai banjir. Hampir selalu bisa dipastikan ketika hujan mengguyur Kota Malang, tak lama kemudian pasti akan muncul genangan-genangan di sepanjang jalanan Kota Malang.
Hal ini jelas menimbulkan kerugian sosial bagi rakyat Kota Malang. Ketika menghadapi kepungan banjir di jalan raya saja, misalkan, banyak pengendara yang harus memilih jalan memutar akibat genangan yang teramat tinggi. Beberapa pengendara yang tetap memaksakan diri menerjang genangan, bahkan harus menanggung beban tambahan untuk membawa kendaraannya ke bengkel. Tingginya genangan, pada momen tertentu, bahkan bisa sampai sejajar dengan knalpot sepeda motor. Dari kasus seperti ini saja, rakyat Kota Malang harus merogoh kocek lebih untuk membeli bensin tambahan dan membayar ongkos perbaikan di bengkel.
Di kasus yang lain, genangan air yang selalu timbul juga mendatangkan kerugian sosial lain. Genangan air akan mempercepat kerusakan infrastruktur jalan. Tak heran jika kondisi jalanan di Kota Malang banyak yang berlubang. Kondisi jalan yang berlubang ini tentu akan meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Atau, paling tidak meningkatkan potensi kebocoran ban. Lagi-lagi, rakyat Kota Malang lah yang harus menanggung bebannya secara mandiri.
Kejadian yang paling parah adalah ketika debit air semakin tinggi dan sudah tidak bisa disebut sebagai genangan lagi. Beberapa kali penduduk harus mengungsi akibat banjir yang sudah melahap rumahnya. Pada kasus ini, ancamannya justru lebih besar, yaitu kesehatan.
Berangkat dari situasi itu semua, kami membuat catatan kritis yang secara khusus membedah permasalahan banjir di Kota Malang. Catatan ini berisikan gabungan dari seri catatan kritis yang sebelumnya telah dipublikasikan melalui media Terakota. Catatan kritis ini terdiri dari 5 bagian yang terpisah tetapi saling berkaitan satu sama lain. Bagian pertama berjudul “Ruang, Iklim, dan Bencana”. Kami mencoba memaparkan seberapa gentingnya situasi banjir yang terjadi. Situasi tersebut kemudian dibedah dengan menggunakan data-data pendukung terkait bencana iklim yang semakin parah.
Bagian kedua berjudul “Proyek Penanggulangan Bencana Rawan di Korupsi”. Pada bagian ini, kami berusaha membedah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Malang dalam upaya pencegahan bencana banjir. Pisau yang digunakan adalah melalui pendekatan analisis anggaran dan potensi korupsi.
Pada bagian ketiga, kami memberikan judul “Mempertanyakan Ruang Terbuka Hijau”. Bagian ini secara khusus membedah kebijakan terkait Ruang Terbuka Hijau dan realisasinya oleh Pemerintah Kota Malang.
Bagian keempat berjudul “Ketidakadilan Ruang”. Kami berusaha menunjukkan bahwa telah terjadi ketidakadilan dalam pembagian ruang di Kota Malang, khususnya dalam konteks swasta vs rakyat miskin. Ketidakadilan ini juga bahkan mengambil wujud dalam bentuk stigmatisasi oleh Pejabat Pemerintah.
Terakhir adalah bagian kesimpulan dan rekomendasi. Dari empat bagian catatan sebelumnya, kami berusaha merumuskan rekomendasi yang dapat diambil Pemerintah Kota Malang dalam menyelesaikan permasalahan banjir. Harapan kami tentu saja Pemerintah Kota Malang bisa segera bertindak dan mencegah kerugian lebih jauh yang harus ditanggung oleh rakyat Kota Malang.
