SURYA.co.id | SURABAYA – Pembangunan tanggul yang terlalu jauh dari permukiman di Nambangan dan Cumpat, Kecamatan Bulak, Surabaya, seringkali menyebabkan rumah warga terendam air laut yang terkena ombak tinggi. Sampai-sampai, tumpukan sampah yang terbawa air laut kerap kali turut terbawa masuk ke dalam rumah warga. Kesal dengan kejadian ini, warga pun Wadul ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, untuk meminta jaminan sosial kesehatan nelayan yang terdapat dalam UU Perlindungan Nelayan.
Selain itu, warga yang mendatangi ruang Komisi C DPRD Kota Surabaya ini, juga meminta desain program di kawasan pesisir.
Ketua Nelayan Nambangan, Sarmuin mengatakan, untuk mengantisipasi kejadian bencana tersebut warga telah meninggikan lantai. Sedangkan untuk jalan di Nambangan dan Cumpat, sudah beberapa kali ditinggikan. Tidak hanya itu, warga yang tinggal di pesisir tepi pantai juga telah membuatkan tanggul-tanggul beton. Sayangnya penguatan dengan tanggul beton dirasakan kurang efektif. Pasalnya, ketika gelombang tinggi air laut yang menghantam tanggul beton kerap merusak perahu nelayan yang terparkir.
“Kami ingin keadilan, kami ingin pemerintah lebih peduli dengan kami. Jangan hanya membangun infrastruktur tapi kondisi nelayan tidak dihiraukan,” katanya usai dengar pendapat, Senin (16/1/2017).
Adanya tanggul yang dibangun pemerintah kota lanjut Sarmuin, dinilai kurang efektif. Pasalnya tanggul yang ada tengah dan jauh dari bibir pantai tetap membuat warga kebanjiran.
“Seharusnya kalau ada tanggul, rumah kami aman. Tapi karena tanggul ini terlalu jauh jadinya kurang efektif buat kami,” jelasnya.
Dengar pendapat di Kantor DPRD Kota Surabaya ini juga dihadiri oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).
Menurut Dewan Nasional WALHI Bambang Catur Nusantara, para nelayan ini menginginkan eksistensi. Yang artinya, kondisi di lingkungan tetap di perhatikan oleh pemerintah kota.
“Contohnya seperti ini, jangan hanya menambah pembangunan taman karena sebenarnya mereka tidak perlu. Akan tetapi, lebih baik bangun tanggul dan penguatan atau pemecah ombak supaya kampung nelayan tidak lagi terkena banjir, hanya itu yang sebenarnya dibutuhkan mereka,” jelasnya.
Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Saifuddin Zuhri menambahkan, pihaknya akan menampung semua keluh dan kesah para nelayan. Yang nantinya para anggota komisi akan memanggul semua elemen masyarakat dan instansi terkait untuk mencari solusi yang tepat.
“Kami pelajari terlebih dahulu permasalahan para nelayan ini, baru kami carikan solusi yang tepat supaya tidak ada yang dirugikan,” tegasnya.
