Surabaya (beritajatim.com) – Sejumlah warga nelayan Nambangan dan Bulak Cumpat bersama aktifis WALHI menyampaikan keluhan soal dampak perubahan iklim terhadap kehidupan mereka ke kalangan DPRD Surabaya.
Mereka mengaku, dengan curah hujan dan tekanan angin yang tinggi serta gelombang laut yang juga tinggi membawa dampak buruk pada aktifitas dan tempat tinggal mereka.
“Selain banyak atap rumah yang rusak, perahu milik para nelayan juga banyak yang rusak,” terang Sarmuin Ketua Perhimpungan Nelayan di kawasan Nambangan.
Para nelayan mengharapkan, untuk meminimalisir dampak perubahan iklim, pihaknya menginginkan pemerintah kota membangun tanggul pemecah ombak.
“Kita ingin 100 – 200 meter dari bibir pantai ada tanggul pemecah ombah, mulai dari taman ke utara,” paparnya.
Samuin mengakui, di sebagian area sudah dibangun tanggul, namun belum mampu mengatasi dampak gelombang besar terhadap pemukiman warga nelayan.
“Warga kurang sreg dengan tanggul seperti itu, karena gelombang yang ada balik merusak perahu,” keluhnya.
Bambang Catur Nusantara, Anggota Dewan nasional WALHI mengakui, ombak besar dan banjir rob di kawasan pesisir kenjeran mengganggu kehidupan para nelayan. Para nelayan menurutnya kesulitan beraktifitas jika kondisi cuaca buruk.
“Selain aktivitas nelayan ternggu, penjemuran ikan juga sulit,” katanya.
Bambang berharap pemerintah kota dalam mengembangkan kawasan pesisir melibatkan para nelayan, diantaranya dengan mengakomodasi kebutuhan yang mereka perlukan, seperti dengan membuatkan tanggul pemecah ombak.
“Pengembangan kawasan harus dibangun secara partisipatif. Warga membutuhkan tanggul pemecah ombak daripada taman,” tegasnya.
Menanggapi keluhan para nelayan, Wakil Ketua Komisi C Bidang Pembangunan, Buchori Imron mengatakan bahwa sesuai UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, pembangunan tanggul menjadi kewenangan Pemprov Jatim
“Tapi nanti kita koordinasikan dengan pemerintah Provinsi,” jelas Politisi PPP ini.
Ia menambahkan, untuk mengatasi beragam persoalan para nelayan, pihaknya meminta pemerintah kota melibatkan para stakeholder dan warga dalam mencari solusinya. Buchori berharap, kebijakan yang diterapkan di kawasan pesisir tak membawa dampak positif bagi masyarakat.
“Ini kota metropolitan. Jika kotanya berkembang nelayannnya juga harus berkembang,” harapnya.(rif/ted)
