Pasal 14 dan 15 UU No 1 Tahun 1946 inkonstitusional, Tiga Pejuang Pakel Harus Bebas

*Pandangan WALHI Jatim & Themis Indonesia   Putusan Mahkamah Konstitusi 21 Maret 2024 dalam perkara Nomor 78/PUU 2023 yang mencabut secara keseluruhan Pasal 14 dan 15 tentang Penyebaran Berita Bohong dan Keonaran dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1946, yang merupakan pasal karet yang selama ini digunakan untuk mengkriminalisasi rakyat yang menyampaikan kritik atau memperjuangkan hak-haknya. Lalu, putusan tersebut juga menyatakan bahwa Pasal 310 (1) KUHP tentang pencemaran nama baik dan penghinaan inkonstitusional bersyarat. Mahkamah Konstitusi Read more…

Surat Solidaritas WALHI Jawa Timur Bebaskan Dwi Kurniawati Segera!!

Dwi adalah seorang pekerja perempuan yang bekerja sebagai staf accounting di PT. Mentari Nawa Satria dengan status kontrak. Selama bekerja di perusahaan tersebut, ia tidak dibayar selama 3 (tiga) bulan, akta kelahirannya ditahan oleh perusahaan, dan ia tidak diregistrasikan dalam BPJS Ketenagakerajaan. Karena haknya selama bekerja tidak diberikan oleh perusahaan, maka Dwi mencoba melapor ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Selain itu, ia juga mencoba melakukan perundingan bilateral dan tripartit untuk mendapatkan hak-haknya selama Read more…

WALHI Region Jawa Krisis Iklim di Depan Mata: Rekomendasi WALHI Menyelamatkan Pulau Jawa

Siaran Pers WALHI Region Jawa Sepanjang tahun 2023, bahkan yang terbaru tahun 2024 ini bencana iklim kembali menghantam Pulau Jawa. Merujuk pada catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mereka mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 ini bencana iklim sebesar 5.365 bencana yang tersebar di seluruh Indonesia. Kejadian bencana tersebut yakni kebakaran hutan dan lahan sebesar 2.051 kejadian, cuaca ekstrim 1.261 kejasian, banjir 1.255 kejadian, longsor 591 kejadian, kekeringan 174 kejadian, terakhir abrasi dan gelombang pasang sekitar Read more…

Refleksi Akhir Tahun 2023 WALHI Jawa Timur

Jawa Timur mengalami degradasi ekologis yang semakin mengkhawatirkan. Dalam situasi krisi iklim ini kami mencatat secara manual dan kami validasi dengan data dari BNPB serta BPBD kabupaten/kota di Jawa Timur bahwa sepanjang tahun 2023 terdalat 165 kejadian bencana iklim, dengan rincian 41 kejadian banjir, 59 cuaca ekstrem, 27 karhutla, 10 tanah longsor dan 22 kejadian kekeringan. Korban diperkirakan mencapai kurang lebih dari 500 ribu jiwa penduduk, baik terdampak langsung maupun tidak langsung. Krisis iklim ini Read more…

Krisis Iklim dan Ruang, PEMILU 2024 Wajib Pilah Pilih dan Pulih untuk Pulihkan Jawa Timur

Jawa Timur mengalami degradasi ekologis yang semakin mengkhawatirkan. Dalam situasi krisi iklim ini kami mencatat secara manual dan kami validasi dengan data dari BNPB serta BPBD kabupaten/kota di Jawa Timur bahwa sepanjang tahun 2023 terdalat 165 kejadian bencana iklim, dengan rincian 41 kejadian banjir, 59 cuaca ekstrem, 27 karhutla, 10 tanah longsor dan 22 kejadian kekeringan. Korban diperkirakan mencapai kurang lebih dari 500 ribu jiwa penduduk, baik terdampak langsung maupun tidak langsung. Krisis iklim ini Read more…

Menolak Lupa!! Satu Tahun Kriminalisasi Petani Rukun Tani Sumberejo Pakel

Kaum Marhein maju terus setiap hari, seperti sebuah anak sungai bersatu dengan anak sungai lainnya dan membentuk sebuah sungai besar dan yang setelah mengatasi segala rintangan di jalan, akhirnya akan sampai ke laut tempat tujuannya, ”  (Pidato Bung Karno pada rapat umum di dalam gedung bioskop “Oranje” Groote Potweg, Tjikakak-B. mdung, Minggu, 15 September 1929) Satu tahun berlalu, pada hari Jumat 3 februari 2023, 3 pejuang Pakel ditangkap tanpa prosedur di jalan saat akan menuju Read more…

Solidaritas WALHI Jawa Timur Menuntut Pembebasan Pejuang Lingkungan Hidup di Karimun Jawa

Kriminalisasi pejuang lingkungan hidup kembali terjadi di Karimun  Jawa, Jepara, Jawa Tengah. Sekitar 4 orang warga yang dijerat UU ITE oleh pengusaha tambak, kini satu orang pejuang bernama Daniel ditahan oleh kepolisian setempat dan berkas kasunya telah dilimpahkan atau P.21. Sejak 2016 usaha tambak udang memenuhi pesisir Karimun Jawa, patut diduga tambak udang tersebut tidak berizin. Dampak dari tambak tersebut adalah kerusakan pada eksosistem pesisir pantai, termasuk cemaran limbah dari usaha budidaya tersebut. Bahkan KLHK Read more…

Pemerintah Daerah dan BAWASLU Jawa Timur Harus Tegas Pada Peserta Pemilu “Perusak” Pohon

Fenomena pelanggaran kampanye dengan memaku alat peraga kampanye atau mengikatnya memakai kawat ke pohon menjadi persoalan yang setiap gelaran pemilu terus berulang. Pelanggaran demi pelanggaran dilakukan oleh para kontestan pemilu tanpa mengindahkan aturan yang berlaku, sekaligus melanggarnya. Hampir di setiap kota/kabupaten Jawa Timur akan disuguhkan aneka polusi alat peraga kampanye, terutama mereka yang merusak pohon demi mendulang suara pemilih. Berdasarkan pengamatan kami bersama jaringan, banyak pohon di kota/kabupaten Jawa Timur tidak luput dari perusakan, bahkan Read more…